Kehati-hatian Sosial

1 Mar 2013

Iman Sugema dan M. Iqbal Irfany

dimuat di HU Republika, Kamis, 28 February 2013

 

Beberapa bulan belakangan ini kita menyaksikan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang cukup persisten. Ini memang bukan pengalaman baru bagi Indonesia karena pelemahan nilai tukar yang lebih tajam pernah kita alami di tahun 2008 dan 2005. Cuman, kali ini kasusnya sedikit agak berbeda karena terjadi di tengah solidnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya inflasi. Penyebanya ada tiga yaitu melemahnya ekspor, membengkaknya impor dan melambungnya beban utang swasta.

Melemahnya ekspor merupakan konsekuensi dari resesi yang sedang melanda Eropa Barat dan Amerika Utara. Selain itu, pertumbuhan di negara-negara emerging market juga sedang melemah. Alhasil ekspor kita merosot dari 200 milyar dolar di tahun 2011 menjadi hanya 188 milyar dolar di tahun 2012. Nilai ekspor turun sebesar 6,3 persen.

Membengkaknya impor merupakan buah dari tingginya pertumbuhan ekonomi. Di tahun 2012, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 6,2 persen atau kedua tertinggi sedunia setelah Cina. Akibatnya, impor membengkak dari 166 milyar dolar di tahun 2011 menjadi 180 milyar dolar di tahun 2012 atau tumbuh sekitar 8,3 persen. Selisih antara ekspor dengan impor menjadi semakin menipis.

Masalah yang lebih besar ditimbulkan oleh beban pembayaran kembali utang swasta. Pada triwulan ketiga 2012 swasta harus merogoh kocek sebesar 40 milyar dolar untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang luar negeri mereka. Pada triwulan yang sama di tahun sebelumnya, beban pembayaran kembali hanya sekitar 24 milyar dolar. Sementara itu, beban pembayaran utang luar negeri pemerintah pada periode yang sama hanya satu milyar dolar saja. Beban swasta telah mencapai 40 kali lipat beban pemerintah. Inilah yang sangat mengkhawatirkan.

Statistik utang luar negeri memberi gambaran yang agak mengkhawatirkan. Pada akhir tahun 2012, total outstanding telah mencapai 251 milyar dolar dimana setengahnya adalah utang swasta. Dalam lima tahun terakhir utang swasta telah meroket dari hanya 60 milyar dolar di tahun 2007 menjadi 125 milyar dolar di tahun 2012. Yang mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa 30 persen dari utang swasta adalah utang jangka pendek alias memiliki tenor kurang dari satu tahun. Kalau rupiah tak ingin jebol, swasta harus mampu melakukan roll-over atas utang jangka pendek mereka sebesar 37 milyar dolar. Itu belum memperhitungkan utang jangka panjang yang akan jatuh tempo di tahun 2013. Kalau rata-rata tenor utang jangka panjang adalah lima tahun, maka yang jatuh tempo di tahun ini mestinya sekitar 18 milyar dolar. Jadi total beban utang swasta tahun ini yang harus disediakan devisanya bisa mencapai 55 milyar dolar atau setengah dari cadangan devisa. Dengan beban yang sebesar ini, adakah gubernur bank sentral yang bersedia mengorbankan cadangan devisa bila swasta tak mampu mendapatkan roll-over dari kreditur asing?

Uraian di atas memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa kesinambungan neraca pembayaran Indonesia sangat tergantung pada kesediaan kreditur asing dalam memberi utang baru untuk membayar utang lama. Swasta nasional harus gali lubang tutup lubang. Kalau tidak, maka konsekuensinya nilai tukar rupiah menjadi sulit untuk dikendalikan.

Barangkali, sekarang sudah saatnya para ahli ekonomi Islam untuk memikirkan bagaimana kaidah fiqih di level yang lebih makro. Sebuah transaksi bisa jadi legitimate dan halal di level perseorangan, tetapi bisa jadi berdampak buruk secara sosial. Kalau seandainya nilai tukar rupiah mengalami depresiasi yang tajam, maka yang dirugikan adalah masyarakat luas. Barang-barang impor menjadi lebih mahal. Dari mulai terigu dan gula yang kita konsumsi sebagai bahan makanan sehari-hari sampai barang mewah seperti mobil harus kita bayar lebih mahal. Tindakan segelintir pihak dapat memiliki dampak terhadap masyarakat luas, baik yang miskin maupun yang kaya.

Maksudnya, ekonomi syariah tidak hanya memiliki cakupan halal dan haram di level mikro. Mungkin sudah saatnya untuk memasukan aspek kehati-hatian sosial, yakni apakah timbangan manfaat dan mudarat sosial sebuah transaksi seyogyanya juga menjadi sebuah ukuran dalam merumuskan fatwa.

Saat ini transaksi utang luar negeri swasta lebih banyak didominasi oleh akad yang ribawi sehingga fatwa haram atas bunga bisa menjadi instrumen pengendalian. Akan tetapi, instrumen sukuk global semakin populer terutama untuk menarik dana dari Timur Tengah. Instrumen ini bisa legitimate di level mikro, tetapi kalau sudah terlalu besar jumlahnya maka tingkat bahaya di level makro sangatlah mirip dengan instrumen yang berbasis riba.

Sebagai penutup, kami hanya sekedar menghimbau agar wacana ekonomi Islam mulai memasukan aspek mudarat-manfaat sosial. Bukankah esensi ekonomi Islam adalah rahmatan lil alamin?


TAGS


-

Author

Follow Me

Search

Recent Post