Sistem Pengupahan yang Islami

29 Nov 2012

Iman Sugema dan M Iqbal Irfany

(dimuat di HU Republika, 29 November 2012, hal 26)

 

Source: http://disabilityand.me/wp-content/uploads/2012/02/minimum-wage-segregated-workshops.jpg

 

Beberapa hari ini merupakan saat-saat yang paling menegangkan baik untuk kalangan buruh maupun pengusaha. Demo buruh terjadi di Jakarta dan beberapa kota lainnya dengan skala dan militansi yang cukup mencengangkan. Gerakan kaum buruh sudah mencapai tahap yang jauh lebih powerful dibandingkan partai politik manapun. Kalau anda hendak menjadi penguasa, maka berbaik-baiklah dengan kaum buruh.

Adalah manusiawi kalau kaum buruh berharap adanya perbaikan kualitas hidup tahun depan. Penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) merupakan saat-saat yang sangat mereka tunggu-tunggu. Kalau kenaikannya lebih tinggi dibanding angka inflasi, maka kehidupan mereka akan sedikit membaik.

Di lain pihak, pengusaha juga ketar-ketir dengan tuntutan kenaikan UMP/UMK. Kalau terlalu tinggi, beban biaya akan semakin membengkak. Apalagi kalau jenis usaha yang mereka geluti tergolong labor intensive. Setiap kenaikan upah akan bikin kepala pengusaha pening. Naluri pengusaha memang lebih menyukai struktur ongkos yang terkendali.

Karena penetapan UMP/UMK berlangsung setiap menjelang akhir tahun, maka adalah alamiah kalau terjadi gontok-gontokan antara kedua belah pihak. Yang satu ingin kenaikan upah yang sebesar-besarnya, sementara pihak lain ingin agar kenaikan itu bisa ditekan. Konflik seperti ini merupakan acara ritual tahunan.

Pertanyaanya, bisakah konflik kepentingan antara buruh dengan pengusaha dihindari. Barangkali dua sistem yang lebih Islami yang akan diterangkan berikut ini dapat memberikan jawaban. Berikut adalah uraiannya.

Sistem yang pertama adalah bagi hasil murni seperti yang selama ini banyak dipraktekan di rumah makan Padang. Pada saat restoran tutup, pemilik dan karyawan bersama-sama menghitung penghasilan hari itu. Setelah dikurangi dengan biaya bahan makanan, penghasilan bersih disisihkan menjadi dua bagian yaitu bagian pemilik dan bagian karyawan. Bagian karyawan kemudian dibagi-bagi lagi sesuai dengan tingkatan jabatan. Juru masak yang menjamin kelezatan makanan tentunya akan diberi bagian lebih tinggi dibandingkan pelayan biasa.

Dalam sistem seperti ini, karyawan tidak mendapatkan upah. Pengupahan digantikan seluruhnya dengan bagi hasil. Kalau hari itu, penghasilan tidak cukup menutupi biaya produksi maka karyawan tidak mendapatkan bagian sama sekali. Kalau hari itu untung besar, maka pemilik dan karyawan sama-sama berbagi rezeki nomplok. Keunggulan dari sistem seperti ini adalah bahwa setiap karyawan akan berusaha untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya karena pendapatan mereka sangat tergantung pada konsumen yang datang. Selain itu, biaya bahan baku akan cenderung mereka tekan supaya bagian mereka menjadi lebih besar. Perusahaan menjadi lebih efisien.

Sistem seperti ini dapat pula diterapkan di perusahaan manufaktur skala besar sekalipun. Walaupun struktur organisasi dan proses produksi di perusahaan besar cenderung jauh lebih kompleks dibandingkan rumah makan Padang, kontribusi masing-masing tahapan produksi, unit kerja maupun individu pekerja terhadap total produksi akhir dapat dihitung dengan pendekatan produk marjinal. Tentu untuk merancang bagi sistem hasil di perusahaan besar haruslah digunakan kajian saintifik supaya bagi hasilnya dapat dibuat seadil mungkin. Perhitungan bagi hasil dapat dilakukan secara mingguan atau bulanan.

Kelemahan dari sistem ini terletak pada jangka waktu perhitungan bagi hasil. Sistem ini sulit untuk diterapkan di unit usaha yang menghasilkan output lebih dari satu bulan. Contohnya adalah usaha tani yang panennya harus menunggu tiga bulan atau lebih. Kalau setiap pekerja harus menunggu bagi hasil sampai tiga bulan atau lebih, dari mana mereka harus mendapatkan penghasilan untuk membiayai kebutuhan hidup dari hari ke hari? Karena itu, penggarap dan buruh cenderung bekerja secara paruh waktu di lahan pertanian bagi hasil. Sisa waktunya mereka manfaatkan untuk mengais rezeki secara serabutan di bidang lain. Karena itu, seringkali sistem seperti ini tidak optimal karena energi dan waktu penggarap terpecah dua.

Alternatifnya adalah dengan menggunakan sistem yang kedua yakni bagi hasil yang dipadukan dengan upah dasar. Upah dasar adalah tingkat upah pekerja setengah hari yang dibayar untuk pekerjaan sehari penuh. Setelah panen, hasil produksi dihitung dan kemudian dikurangi dengan berbagai komponen biaya termasuk didalamnya adalah upah dasar. Karena mereka telah dibayar dengan upah dasar, tentunya bagian hasil panen yang didapatkan para penggarap menjadi lebih kecil dibandingkan bagi hasil murni.

Keunggulan dari kedua sistem ini adalah pihak pemodal dan pekerja tidak lagi harus berebut kue seperti yang terjadi dalam sistem pengupahan. Hanya ada satu cara bagi pekerja dan pengusaha untuk mendapat pendapatan yang lebih besar yakni dengan cara memperbesar kue. Kedua belah pihak dengan sendirinya akan saling bekerja sama untuk meningkatkan produktifitas dan menekan biaya. Bukankah kerjasama pemodal dan pekerja merupakan esensi dari hubungan industrial yang sehat? Keselarasan hubungan merupakan kunci dalam membangun sistem yang berkeadilan. Itulah yang Islami. Wallahu a’lam.


TAGS


-

Author

Follow Me

Search

Recent Post